Sejarah Penjajahan Jepang di Indonesia

Serangan Jepang atas Pearl Harbour pada 7 Desember 1941 menjadi pemicu terjdinya Perang Pasifik. Hal tersebut tentu berpengaruh besar terhadap gerakan-gerakan kemerdekaan di Asia Timur, tak terkecuali Indonesia.

Tujuan Jepang menduduki Hindia-Belanda tak lain adalah untuk menguasai sumber-sumber alam khususnya minyak bumi untuk keperluan militer dan perang.

Pulau Jawa disiapkan sebaga pusat penyediaan bagi seluruh operasi militer di kawasan Asia Tenggara, sedangkan Sumatera dirancang sebagai sumber penghasil minyak utama mereka.

Penguasaan atas Hindia Belanda diawali dengan mendaratnya tentara Jepang di Tarakan pada 10 Januari 1942. Dua minggu kemudian yaitu pada tanggal 24 Januari 1942, Balikpapan (Borneo) dan Kendari (Sulawesi) jatuh ke tangan militer Jepang, disusul dengan Ambon (4 Februari), Makasar (8 Februari), Bandjarmasin (16 Februari), Bali (18 Februari), dan Timor pada 24 Februari.

Bersamaan waktunya dengan penyerbuan Jepang ke Singapura pada 13 Februari, Jepang menerjunkan pasukan payungnya di Palembang yang berhasil dikuasai setelah tiga hari kemudian. Pertempuran Laut Jawa terjadi pada 24 Februari 1942, dan berlansung selama tujuh jam. Dalam pertempuran tersebut angkatan laut sekutu harus kehilangan lima kapal perangnya, sedangkan Jepang hanya menderita kerusakan pada satu kapal perusaknya. Rear Admiral Karel Willem Frederik Marie Doorman, Komandan Angkatan Laut Hindia Belanda yang baru dua hari memangku jabatan sebagai Komandan Taktis Armada Sekutu ABDACOM, tenggelam bersama kapal perang utamanya (Flagship) De Ruyter.

Pada 28 Februari 1942 pagi hari, tentara ke-16 di bawah pimpinan Jenderal Hitoshi Imamura mendarat di tiga tempat di Jawa yang segera menggempur garis pertahanan militer Belanda. Tanggal 8 Maret 1942, Pemerintah Hindia Belanda menyerah tanpa syarat di Kalijati, Jawa Barat. Penyerahan kekuasaan atas Hindia Belanda itu disaksikan oleh Jenderal Hein ter Poorten, Panglima tertinggi militer Belanda, mewakili Jonkheer Tjarda van Starkenborgh Stachouwer yang menjabat Gubernur Hindia Belanda saat itu.

Dengan menyerah tanpa syaratnya Belanda, maka secara de facto dan de jure, seluruh wilayah bekas Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan dan administrari Jepang.

Tanpa perlawanan sama sekali, pada tanggal 9 Maret Jenderal Hein ter Poorten memberi perintah kepada seluruh tentara Hindia Belanda untuk menyerahkan diri kepada pasukan kekaisaran Jepang. Dengan sikap pengecut dan sangat memalukannya itu, militer Belanda nyata-nyata telah menghancurkan citra mereka sendiri yang telah dibina sejak ratusan tahun dengan membanggakan diri sebagai Bangsa Eropa yang tak terkalahkan, setelah seenak udelnya menyerahkan negara jajahan yang telah dikuras hasil bumi dan menindas penduduknya secara tidak bertanggungjawab pada Jepang yang tak kalah Kejam dan Rakusnya itu.

Sementara pada penguasa-penguasa cap ayam lain seperti Dr. Hubertus Johannes van Mook yang menjabat sebagai Letnan Gubernur Jenderal untuk Hindia Belanda bagian timur, Dr. Charles Olke van der Plas, Gubernur Jawa Timur melarikan diri ke Australia. Termasuk juga Jenderal Ludolf Hendrik van Oyen, perwira tinggi Angkatan Udara Kerajaan Belanda yang gemar mabok-mabokan dan wanita itu pun kabur bersama kekasihnya dengan meninggalkan istrinya di Bandung.

Lain nasib pimpinan lain pula nasib anak buah, setelah ditinggal kabur pimpinan mereka, sekitar 20.000 tentara KNIL yang tidak sempat melarikan diri ke Australia ditangkap dan dipenjarakan tentara Jepang. Selain itu, warga Eropa dan warga negara Amerika Serikat ditahan dalam kamp-kamp khusus internir. Tidak sedikit pula warga sipil yang dipulangkan kembali ke Eropa.

Pada bulan November 1942, Jenderal Imamura dimutasi menjadi Panglima Tentara ke 8, dan digantikan oleh Jenderal Kumakichi Harada sebagai Panglima Tentara ke 16 di Jawa. Harada inilah yang kemudian memegang komando pasukan yang berkekuatan sekitar 100.000 personel.

Kalah sebagai pengecut, membuat Belanda tak ubahnya bagai anak ayam kehilangan induk. Hanya dalam waktu tiga hari, Jerman berhasil menduduki negeri Belanda. Pemerintah Belanda dan keluarga Kerajaan pun melarikan diri ke Inggris dan mendirikan pemerintahan Exil di London.

Pada tanggal 7 Desember 1942, Ratu Belanda, Wilhelmina dalam pidatonya di radio menjanjikan pemerintahan sendiri kepada negara jajahannya, Hindia Belanda apabila perang dunia telah usai dan Jepang berhasil ditaklukkan. Sungguh aneh memang, Wilhelmina memberi janji setelah Hindia Belanda diserahkan ke Jepang tanpa ada upaya untuk mempertahankannya.

Di negara bekas Hindia Belanda, Jepang mengelabui rakyat Indonesia dengan melakukan propaganda. Slogan mereka waktu itu adalah "Asia untuk bangsa Asia". dan propaganda yang dilancarkan adalah:

Jepang Cahaya Asia,

Jepang Pelindung Asia, dan

Jepang Pemimpin Asia.

Padahal niat mereka sebenarnya adalah untuk menguasai sumber daya alam yang dimiliki negara ini, termasuk para penduduk pribuminya.

Untuk menguatkan bujuk rayunya itu, Jepang membebasakan para pemimpin Indonesia yang ditahan dan diasingkan oleh Pemerintah Hindia Belanda, seperti Soekarno, Hatta, Sjahrir, dll, lalu membawa mereka kembali ke Jakarta.

Akan tetapi kehidupan politik semasa pendudukan Jepang tidak lebih baik daripada ketika dijajah oleh Belanda. Di masa Jepang, semua partai politik dilarang, mereka membatasi ruang gerak politisi Indonesia, bahkan secara membabibuta mereka menangkap dan memenjarakan para politisi yang tidak mau bekerja sama dengan Jepang, terutama yang melakukan gerakan menentang seperti Mr. Amir Syarifuddin Harahap yang semula dijatuhi hukuman mati namun atas intervensi Soekarno dan Hatta membuat Jepang membatalkan hukuman matinya dan hanya memberikan hukuman penjara (Kelak Mr. Amir Syarfuddin Harahap diangkat menjadi Menteri Penerangan pertama RI).

Sebelum secara resmi menyerah kepada Jepang, Belanda telah mempersiapkan sejumlah orang Indonesia untuk melakukan gerakan bawah tanah melawan Jepang, di antaranya adalah Mr. Amir Syarifuddin Harahap. Dr. P.J.A. Idenburg, Direktur Jenderal Departemen Pendidikan menghubungi Amir Syarifuddin, mantan ketua Gerindo (Gerakan Rakyat Indonesia) yang sebenarnya termasuk sayap paling kiri dari partai-partai yang waktu itu diakui oleh Pemerintah Hindia Belanda. Idenburg memberikan uang sejumlah 25.000 gulden –sangat banyak untuk ukuran waktu itu- kepada Amir Syarifuddin, untuk membuat jaringan bawah tanah. Syarifuddin berargumentasi, bahwa hal itu dilakukannya setelah ada persetujuan dari SI (Socialist International), organisasi sosialis international, yang lebih menyetujui kerjasama dengan negara “kolonial demokratis”, daripada dengan suatu negara fasis. Di Eropa, Pemerintah Belanda di lingkungan negara-negara Eropa termasuk kategori “demokratis.”

Perlakuan Jepang sebagai penguasa mulai semakin brutal dan tidak terkendali. Pembantaian Jepang atas kaum intelektual dan tokoh-tokoh masyarakat terjadi di Pontianak, Kalimantan Barat. Diperkirakan lebih dari 1000 orang tewas dibantai oleh tentara Jepang lantaran dianggap menentang kebijakan mereka.

Tanggal 22 Januari 1942, balatentara Dai Nippon mendarat di Pemangkat, muara sungai Kapuas, Singkawang dan Ketapang, dan kemudian merebut Pontianak tanggal 2 Februari 1942. Tanpa mendapat perlawanan dari tentara Belanda yang segera melarikan diri, dalam waktu singkat tentara Jepang dapat menguasai seluruh Kalimantan Barat.

Pemerintahan di Kalimantan Barat awalnya dipegang oleh Rikugun (Angkatan Darat), kemudian sejak 15 Juli 1942, di bawah Kaigun (Angkatan Laut). Penangkapan pimpinan Indonesia yang dianggap menentang kebijakan Jepang dimulai tanggal 14 April 1943, sedangkan penangkapan besar-besaran dilakukan tanggal 24 Mei 1944, dan eksekusi dilaksanakan pada tanggal 28 Juni 1944.

Mereka yang menjadi korban kebrutalan tentara Jepang sebagian besar adalah jajaran tinggi di masyarakat Kalimantan Barat. Sultan Pontianak, Syarif Muhammad Alkadrie beserta seluruh kerabat di lingkungan Istana yang berjumlah 60 orang serta sejumlah orang di luar lingkungan Istana, ditangkap dan dibawa dengan truk yang ditutupi kain terpal.

Diperkirakan mereka dibawa ke tempat yang kemudian dikenal sebagai salah satu ladang pembantaian (killing field) di Kalimantan Barat, yaitu di suatu kamp konsentrasi yang didirikan oleh tentara Jepang di kawasan hutan pinus dekat desa Kopyang, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, sekitar 88 kilometer dari Pontianak.

Nampaknya Jepang meniru langkah Jerman di Eropa, yang mendirikan kamp konsentrasi di Auschwitz, Polandia, sebagai tempat penampungan orang Yahudi yang ditangkap dari seluruh Eropa, untuk kemudian dibunuh di sana.

Tak satupun keluarga Sultan yang kembali, sehingga dengan demikian diperkirakan mereka semua telah tewas dibantai oleh tentara Jepang.

Selain keluarga Sultan Pontianak, tercatat juga antara lain Panembahan Muhammad Thaufiek Akkamuddin, Raja Mempawah; Panembahan Gusti Abdulhamid Azis, Raja Landak Ngabang; Panembahan Gusti Muhammad Saunan, Raja Sukadana; Ade Mohammad Arief, Panembahan Kerajaan Sanggau Kapuas; Syarief Saleh Alidrus, Panembahan Kerajaan Kubu. Mereka termasuk 10 Panembahan dan dua Sultan yang tewas dibantai Jepang, sebagian besar dilakukan di Kecamatan Mandor tersebut.

Tentara Jepang juga menangkap dan membunuh para intelektual serta tokoh masyarakat yang dinilai menentang pendudukan Jepang, seperti halnya suami-isteri dr. Rubini, Kepala Rumah Sakit Umum Pontianak. Isteri dr. Rubini yang sedang berada di Jawa dipanggil ke Pontianak, untuk kemudian dibunuh bersama suaminya.

Demikian juga nasib yang menimpa dr. Sunaryo Martowardoyo, Kepala Rumah Sakit Jiwa Pontianak; dr. Ismael, Kepala Rumah Sakit Umum Singkawang; dr. R.M. Achmad Diponegoro, dokter Rumah Sakit Umum Pontianak; dr. Luhema, dokter Rumah Sakit Sambas; drh. Bagindo Nazaruddin, Pontianak; R. Mohammad Jusuf Prabukusuma, Ketua Parindra Sambas; R.M. Sutopo Singgih Kolopaking, wakil kepala kantor PU Landak-Ngabang; suami-isteri Panangian Harahap. Para gurupun tak luput dari penangkapan dan pembunuhan, seperti halnya dengan Ya’ Abdullah, yang diciduk tentara Jepang dari ruang kelas ketika sedang mengajar.

Kaum intelektual, penguasa setempat (Sultan serta Panembahan) pengusaha, politisi dll. yang menjadi korban tentara Jepang antara tanggal 23 April 1943 – 24 Mei 1944, tidak dapat dipastikan jumlahnya. Angkanya bervariasi antara 1534 orang sampai 1.838 orang.[53] Namun penduduk Kalimantan Barat yang tewas selama masa pendudukan Jepang dari tahun 1942 – 1945 berjumlah 21.037 jiwa. Keterangan mengenai hal ini diberikan oleh Kyotoda Takahashi, salah seorang mantan tentara pendudukan Jepang yang pernah bertugas di Pontianak, pada tanggal 22 Maret 1977, ketika bersama rombongan mantan tentara Jepang berkunjung ke Pontianak. Menurut Takahashi, yang didampingi oleh Tsunesuke Masco, Sadao Hiraga dan Otonihisa Asuka, data tersebut ada di dokumen perang yang tersimpan di Perpustakaan Tokyo University dan Kyoto University.

Ketika disidangkan di Mahkamah Militer tentara Sekutu pada bulan Oktober-November 1945, Yamamoto, Komandan Kempetai di Pontianak mengakui, bahwa target jumlah pimpinan masyarakat setempat yang akan dibunuh adalah 50.000 orang. Demikianlah sekilas mengenai keganasan balatentara pendudukan Dai Nippon di Kalimantan Barat.

Kekejaman yang dirasakan rakyat Indonesia di berbagai daerah adalah dengan diberlakukannya program kerja paksa (romusha). Kebanyakan romusha direkrut dari kelompok pemuda desa/petani di Jawa Tengah dan Jawa Timur, untuk dipekerjakan di berbagai proyek pembangunan militer. Mereka tidak saja dikirim ke Sumatera dan ke pulau-pulau di bagian timur, bahkan banyak yang dikirim sampai ke Birma dan Thailand. Mengenai jumlah yang dikirim, ada beberapa versi, dari mulai 300.00 sampai 500.000 orang. Menurut Prof. W.F. Wertheim, dari sekitar 300.000 orang yang dikirim ke luar Jawa, hanya sekitar 70.000 orang yang kembali ke kampung halamannya.

Di banyak tempat, kurangnya tenaga untuk mengerjakan sawah/ladang tentu berakibat negatif bagi penghasilan keluarga; di samping itu, tentara Jepang juga banyak menyita beras serta kebutuhan makanan lain secara paksa dari rakyat.

Sekolah-sekolah yang sangat berbau pendidikan Belanda, atau sekolah yang didirikan oleh bangsa Indonesia, yang membangun semangat kemerdekaan, juga ditutup oleh Jepang. Yang terkena kebijakan Jepang ini antara lain sekolah Taman Siswa. Jepang mendirikan sekolah-sekolah baru, yang disesuaikan dengan politik pendudukan mereka. Slogan Jepang –Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, Nippon Pemimpin Asia- ternyata hanya kedok untuk imperialisme Jepang.

Untuk membantu mereka dalam menjaga keamanan dan ketertiban, Jepang melatih pemuda-pemuda Indonesia di bidang kemiliteran. Di Jawa mereka disebut Heiho (pasukan pembantu), dan di Sumatera dinamakan Gyugun (tentara sukarela). Selain itu, untuk membantu kepolisian Jepang (Tokubetsu Keisatsu Tai), mereka membentuk keibodan, untuk melatih para pemuda dalam pertahanan sipil/pembantu kepolisian Jepang. Banyak pemuda Indonesia yang menjadi anggota Tokubetsu Keisatsu Tai (Kesatuan Polisi Istimewa) yang adalah juga suatu satuan tempur. Tokubetsu Keisatsu Tai ini yang kemudian menjadi cikal bakal Brigade Mobil (Brimob) Kepolisian Republik Indonesia.

Jerman, sebagai sekutu Jepang, juga memperoleh keuntungan dari kemenangan tentara Jepang di Asia Tenggara, di mana terdapat banyak bahan baku yang mereka butuhkan untuk industri dan perang. Banyak kapal-kapal Jerman yang membawa bahan baku, tenggelam kena torpedo kapal selam sekutu. Oleh sebab itu, Jerman memutuskan untuk mengangkut bahan baku dengan kapal selam. Mulai bulan Mei 1943, dengan persetujuan Jepang, Jerman mendirikan pangkalan Angkatan Laut dan pangkalan kapal selam di Singapura, Penang dan Jakarta. Bulan Maret 1944, Jerman mendirikan pangkalan Angkatan Laut dan pangkalan kapal selam di Surabaya.

Atase Angkatan Laut Jerman, Korvettenkapitän Dr. Hermann Kandeler, yang berkantor di Gambir Selatan (sekarang Jl. Medan Merdeka Selatan), tak melupakan kesejahteraan anak buahnya. Perundingan dengan Jepang membuahkan tempat peristirahatan bagi anggota marinir Jerman di Cikopo, Jawa Barat dan Tretes, di Jawa Timur.

Antara tahun 1943 – 1944, Jerman mengirim 42 kapal selam ke Asia Tenggara, hanya 13 kapal selam yang selamat; 11 di antaranya mencapai Jakarta. Namun kemudian 5 kapal selam tenggelam kena torpedo Sekutu. Beberapa kapal selam berhasil menembus blokade tentara Sekutu dan membawa berbagai kebutuhan Jerman, seperti karet, timah, Wolfram, lemak, kinina, opium, Yodium dan bahkan agar-agar yang dibutuhkan sebagai bahan dasar untuk cat pesawat terbang. Setiap kapal selam dapat mengangkut 150 ton muatan.

Pada bulan Juni 1943, Wakil Kepala Staf Angkatan Perang Selatan, Letnan Jenderal Masazumi Inada, melakukan inspeksi ke Asia Tenggara, termasuk ke Sumatera, Jawa dan Kalimantan. Melihat wilayah yang harus dipertahankan serta terbatasnya jumlah pasukan Jepang, membuat Inada cemas. Inada memberikan rekomendasi kepada Panglima Tentara ke 16, Jenderal Harada dan Panglima Divisi 25 di Sumatera, Jenderal Moritaka Tanabe, untuk melatih rakyat setempat guna membantu pertahanan mereka.

Pada bulan Oktober 1943 di Jawa, dibentuk pasukan yang dinamakan Pembela Tanah Air (Peta). Joyce Lebra mencatat, dari pihak Indonesia pembentukan Peta tersebut atas usul Gatot Mangkupraja (konon ditulis dengan darahnya sendiri).

Dengan demikian secara kebetulan, keinginan pihak Indonesia seiring dengan rencana Jenderal Inada. Sebelum Peta resmi dibentuk, secara rahasia telah didirikan Seinendojo (Sekolah Latihan Pemuda untuk Ilmu Militer), dan dirancang untuk membentuk kelompok kecil orang Indonesia yang berbahasa Jepang guna membantu melatih sukarelawan Peta mendatang. Selain itu, Jepang juga mempersiapkan Peta untuk perang gerilya, apabila tentara Sekutu masuk ke Jawa.

Dengan demikian struktur yang dibentuk, disesuaikan dengan rencana tersebut; satuan tertinggi adalah daidan (batalyon) dengan anggota sekitar 500 – 600 orang, di bawah pimpinan daidancho (komandan batalyon). Di setiap kabupaten ditempatkan satu daidan, dengan beberapa pengecualian seperti Jakarta dan Bandung, di mana ditempatkan 2 atau 3 batalyon.

Bulan September 1943, Markas Besar Tentara Selatan menyetujui dibentuknya Gyugun di Sumatera. Pusat latihan perwira didirikan di Kotaraja, Medan, Padang dan Palembang. Pada bulan Maret 1944 telah terbentuk sekitar 30 kompi (chutai). Tugas utama Gyugun adalah penjagaan pantai, oleh karena itu latihannya dirancang untuk menghasilkan perwira dan serdadu yang siap untuk tugas bertempur.

Gyugun di Sumatera dibentuk dan dilatih pada tingkat karesidenan, tidak di dalam suatu kesatuan di bawah satu komando seperti di Bogor. Dengan makin terdesaknya Jepang dalam perang melawan Sekutu, banyak pemuda yang telah dilatih, dipaksa ikut dalam pertempuran, termasuk sekitar 2.000 Gyugun asal Sumatera Utara yang dibawa ke Morotai (Halmahera Utara) untuk bertempur melawan tentara Sekutu.

Pada akhir tahun 1943 di Bogor didirikan Renseitai (Satuan Pendidikan Perwira). Dari catatan Jepang, dapat diketahui berapa jumlah anggota Peta yang mendapat pendidikan militer. Sampai bulan November 1944 tercatat kekuatan Peta di Jawa sebanyak 33.000 orang dan di Bali 1.500 orang.

Di Sumatera telah dilatih sebanyak 6.000 Gyugun. Pada tahun 1945, seluruh kekuatan Peta mencapai 66 batalyon di Jawa dan 3 batalyon di Bali. Selain itu masih terdapat sekitar 25.000 prajurit Heiho. Apabila dalam struktur komando Peta, semua perwira adalah orang Indonesia, dalam Heiho, seluruh perwiranya adalah orang Jepang. Pangkat tertinggi orang Indonesia dalam Heiho adalah sersan.

Selain itu jumlah yang mendapat latihan semi-militer di Indonesia adalah:

1. Seinendan (barisan pemuda) : sebanyak 5.600.000 orang,
2. Keibodan (kelompok pertahanan sipil) : sebanyak 1.286.813 orang,
3. Shisintai (Korps Perintis) : sebanyak 80.000 orang,
4. Jibakutai (Korps Berani Mati) : sebanyak 50.000 orang,
5. Gakutai (Korps Mahasiswa) : sebanyak 50.000 orang,
6. Hisbullah (Korps Pemuda Muslim) : sebanyak 50.000 orang.

Mereka mendapat latihan disiplin, baris-berbaris serta latihan militer dengan memakai bambu runcing. Kelompok-kelompok ini dipersiapkan sebagai pendukung Peta, Heiho dan gyugun, dan Keibodan diperbantukan kepada kepolisian untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Pimpinan Indonesia dari garis keras yang tidak bersedia kompromi dengan tentara pendudukan Jepang, terus melakukan perlawanan, tidak saja di kancah politik, melainkan juga perlawanan bersenjata. Di berbagai daerah di Indonesia timbul pemberontakan melawan Jepang:

“Di Aceh, perlawanan telah dimulai sejak tahun 1942, tidak lama setelah masuknya Jepang ke Aceh. Pemberontakan dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil, seorang guru mengaji di Cot Plieng. Pada pemberontakan tersebut, Tengku Abdul Jalil tewas bersama sekitar 300 pendukungnya, sedangkan tentara Jepang mencatat 90 orang korban di pihaknya. Tahun 1943 rakyat di Biak, Papua Barat, dipimpin oleh Rumkorem bangkit melawan Jepang. Tentara Jepang menumpas pemberontakan tersebut dengan kejam.

Diperkirakan 8.000 rakyat Papua Barat menjadi korban. Namun semangat perlawanan di Papua Barat terus menjalar ke “Tanah Besar” Irian dibawah pimpinan Silas Papare, di Serui Nimrod. Pemberontakan Singaparna pada bulan Februari 1944, dipimpin oleh Kyai Haji Zainal Mustafa. Dua bulan kemudian terjadi pemberontakan rakyat Indramayu, di distrik Karang Ampel.

Pemberontakan kedua di Aceh terjadi pada bulan November 1944, dipimpin seorang perwira Peta, Teuku Hamid dari Mereudu, yang memimpin 2 peleton Peta ke gunung. Namun setelah Jepang menahan keluarganya serta mengancam akan membunuh mereka, Teuku Hamid menyerah. Setahun setelah pemberontakan di Singaparna, tanggal 14 Februari 1945 timbul pemberontakan besar Daidan Blitar terhadap Jepang, yang kemudian dikenal sebagai pemberontakan Peta di Blitar, dipimpin oleh Shodancho Supriyadi. Untuk menumpas pemberontakan ini, Jepang memerlukan waktu yang lama, dan mengerahkan satu batalyon serta pasukan berlapis baja. Pada bulan Mei 1945, juga timbul perlawanan suku Dayak di daerah Tayan, Kabupaten Sanggau, dan Udik Ketapang, Kalimantan Barat.

Awal tahun 1945 dalam Perang Pasifik, Jepang sudah semakin terdesak. Perang di Eropa hanya tinggal menunggu waktu menyerahnya Jerman; Sekutu mulai mengalihkan tentaranya ke Pasifik. Pada Konferensi yang diselenggarakan di Yalta, Rusia, tanggal 4 - 11 Februari 1945, dicapai kesepakatan antara Franklin D. Roosevelt, Presiden Amerika Serikat, Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris dan Joseph Stalin, Perdana Menteri Uni Sovyet, bahwa dua atau tiga bulan setelah Jerman menyerah, Uni Sovyet akan ikut dalam perang melawan Jepang. Sebenarnya, Uni Sovyet dan Jepang telah menandatangani kesepakatan untuk tidak saling menyerang pada 13 April 1941.

Uni Sovyet sudah mulai memusatkan tentaranya di Wladywostok, pelabuhan Rusia di pantai timur. Pimpinan militer Jepang –dan juga Sekutu- memperkirakan Uni Sovyet akan segera menyerang Jepang. Perkembangan yang dramatis dan sangat cepat terjadi di Asia Timur dan Asia Tenggara, termasuk di Indonesia.

Di seluruh Indonesia, perlawanan terhadap Jepang makin meningkat. Ini diakibatkan oleh tindakan-tindakan tentara pendudukan yang dinilai telah melampaui batas kemanusiaan dan merendahkan martabat bangsa Indonesia, seperti masalah kerja paksa (romusha) dan penculikan gadis-gadis untuk dijadikan wanita penghibur tentara Jepang. Kebencian terhadap Jepang mencapai puncaknya di Blitar.

Daidan Peta Blitar dengan 4 Chudan dibentuk tanggal 25 Desember 1943. Pada pertengahan kedua tahun 1944, Chudan Blitar dikirim ke daerah pantai, di mana mereka bekerja dengan para romusha. Kesengsaraan para romusha, pelecehan terhadap gadis-gadis Indonesia ditambah dengan kesombongan para perwira Jepang serta anggota Kempeitai, memperpanjang rangkaian masalah yang mengakibatkan memuncaknya kebencian terhadap Jepang. Perwira Indonesia harus memberi hormat kepada orang Jepang, walau pun si Jepang lebih rendah pangkatnya.

Bulan September 1944, para Shodancho dan Bundancho mulai mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan pemberontakan terhadap Jepang. Dalam rapat yang diadakan tanggal 13 Februari malam hari, Supriyadi menyampaikan kepada teman-temannya, bahwa rencana mereka telah diketahui Jepang dan oleh sebab itu mereka tidak dapat menunggu sampai mereka ditahan.

Pemberontakan dimulai tanggal 14 Februari pukul 03.00 dengan penembakan mortir ke Hotel Sakura, tempat tinggal para perwira Jepang yang berada di Blitar. Jumlah seluruh perwira dan anak buahnya yang ikut memberontak adalah 360 orang. Salah seorang Bundancho memerintahkan untuk menurunkan slogan yang berbunyi “Indonesia akan merdeka” dan menggantikannya dengan “Indonesia sudah merdeka!”

Menghadapi pemberontakan Peta di Blitar ini, tentara Jepang bertindak sangat hati-hati, dan tidak sepenuhnya menggunakan kekerasan, karena mereka khawatir, tindakan kekerasan akan membuat marah Daidan lain, yang kemudian akan menyulut pemberontakan di tempat lain. Pimpinan militer Jepang dapat mengatur pertemuan antara Kolonel Katagiri dengan salah seorang pimpinan pemberontak Peta, Muradi. Muradi mengajukan syarat untuk penghentian pemberontakan, antara lain:

• Para pemberontak tidak akan dilucuti,
• Pertanggungjawaban atas pemberontakan tersebut tidak akan dipertanyakan.
• Sebagai tanda diterimanya syarat-syarat tersebut, Kolonel Katagiri memberikan pedangnya kepada Muradi.

Meskipun Katagiri telah menerima persyaratan untuk penghentian pemberontakan, pimpinan Tentara ke 16 tetap memerintahkan Kempeitai untuk mengadakan pengusutan. Hasilnya:

• 78 anggota Peta dari Daidan Blitar dikirim ke Jakarta untuk diadili oleh pengadilan Militer Tentara Jepang.
• Enam orang dihukum mati,
• Enam lainnya dihukum seumur hidup,
• Lainnya dihukum penjara antara beberapa bulan sampai beberapa tahun.
• Sejak pemberontakan itu, Supriyadi tidak terlihat lagi. Dia juga tidak termasuk yang ditahan dan dijatuhi hukuman oleh pihak Jepang.

Akhirnya, untuk mengambil hati pimpinan Indonesia, tanggal 1 Maret 1945, Panglima Tentara Jepang, Letnan Jenderal Kumakichi Harada menyetujui dibentuknya BPUPKI -Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia- (Dokuritsu Zyumbi Choosa Kai), namun badan tersebut harus menunggu hampir tiga bulan untuk diresmikan, yaitu pada tanggal 28 Mei 1945. Kelihatannya, menyerahnya Jerman secara resmi pada tanggal 8 Mei 1945, juga mengakibatkan Pemerintah Jepang di Tokyo mempercepat proses “itikad baiknya.”

Dengan dialihkannya titik berat Perang Dunia II dari Eropa ke Perang Pasifik di Asia, Jepang sangat membutuhkan dukungan para pemimpin Indonesia untuk berbagai hal; juga dengan pertimbangan, agar tidak melakukan pemberontakan secara besar-besaran di seluruh Indonesia, mengingat potensi rakyat Indonesia yang telah mereka latih di bidang kemiliteran sangat besar jumlahnya. Selain itu, bangsa Indonesia telah memiliki organisasi militer yang seluruhnya terdiri dari orang Indonesia seperti Peta, di samping potensi Heiho dan Gyugun yang tentunya tidak dapat diabaikan.

Ketua BPUPKI adalah dr. Rajiman Wedyodiningrat dan Wakil Ketua adalah R. Panji Suroso, dan seorang Jepang, Yoshio Ichibangase.Anggota BPUPKI berjumlah 60 orang; mereka adalah:

1. Ir. Sukarno, 31. Dr. R. Buntaran Martoatmojo,

2. Drs. Mohammad Hatta, 32. Liem Kun Hian,

3. Dr. R. Kusuma Atmaja, 33. Mr. Johannes Latuharhary

4. R. Abdulrahim Prataly Krama, 34. Mr. R. Hindromartono,

5. R. Aris, 35. R. Sukaryo Wiryopranoto,

6. K.H. Dewantara, 36. Haji A. Sanusi,

7. Ki Bagus H. Hadikusumo, 37. A.M. Dasaad,

8. B.P.H. Bintoro, 38. Mr. Tan Eng Hoa,

9. A.K. Muzakir, 39. Ir. R.M.P. S. Cokroadisuryo,

10. B.P.H. Purboyo, 40. R.A.A. Sumitro Kolopaking P.,

11. R.A.A. Wiranatakusumah 41. K.R.M.T.H. Wuryaningrat,

12. Ir. R. Ashasutejo Munandar 42. Mr. Ahmad Subarjo,

13. Oei Tiang Chui 43. R. Jenal Asikin Wijayakusuma,

14. Mr. Muhammad Yamin, 44. Abikusno Cokrosuyoso,

15. Oei Chong Haw 45. Parada Harahap,

16. H. Agus Salim, 46. Mr. R. Sartono,

17. M. Sutarjo Kartohadikusumo, 47. K.H.M. Mansur,

18. R.M. Margono Joyohadikusumo, 48. Drs. K.R.M.A. Sastrodiningrat,

19. R.H. Abdul Halim, 49. Mr. R. Suwandi,

20. K.A. Masykur, 50. K.H.A. Wahid Hasyim,

21. R. Sudirman, 51. P.F. Dahler,

22. Prof. Dr. H. Jayadiningrat, 52. Dr. Sukiman Wiryosanjoyo,

23. Prof. Dr. Supomo, 53. Mr. K.R.M.T. Wongsonegoro,

24. Prof, Ir. Rooseno 54. R. Otto Iskandar Dinata,

25. Mr. R. Panji Singgih, 55. A. Baswedan,

26. Mr. Ny. Maria Ulfah Santoso, 56. Abdul Kadir,

27. R.M.T.A. Suryo, 57. Dr. Samsi Sastrowidagdo,

28. R. Ruslan Wongsokusumo, 58. Mr. Alexander Andries Maramis,

29. Mr. R. Susanto Tirtoprojo, 59. Mr. R. Samsudin,

30. Ny. R.S.S. Sunaryo Mangunpuspito, 60. Mr. R. Sastromulyono.

Sehari setelah diresmikan, BPUPKI segera memulai serangkaian persidangan. Sidang yang berlangsung dari 29 Mei sampai 1 Juni membahas ciri-ciri falsafah hidup bangsa Indonesia dan dasar-dasar negara, yang kemudian tertuang dalam Mukadimah Undang-Undang Dasar. Pada tanggal 1 Juni 1945, disepakati rumusan yang dimajukan oleh Ir. Sukarno, kemudian dikenal sebagai Pancasila. Sidang kedua berlangsung dari tanggal 10 – 17 Juli 1945. Pada sidang ini dibahas dan disusun draft Undang-Undang Dasar, yang terdiri dari Pembukaan, Tubuh terdiri dari 16 Bab yang berisikan 37 Pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan.

Di Potsdam, dekat Berlin, Sekutu mengadakan konferensi dari tanggal 17 Juli s/d 2 Agustus 1945, yang dihadiri oleh Harry S. Truman, Presiden Amerika Serikat, didampingi Menteri Luar Negeri James F. Byrnes; Winston Churchill, Perdana Menteri Inggris, didampingi Menteri Luar Negeri Anthony Eden dan Joseph Stalin, Perdana Menteri Uni Sovyet, didampingi Menteri Luar Negeri Molotov. Ketika konferensi berlangsung, di Inggris diselenggarakan pemilihan umum, yang dimenangkan oleh Partai Buruh. Clement Atlee dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri, menggantikan Churchill, dengan demikian, Atlee juga menggantikan Churchill dalam konferensi di Potsdam. Atlee didampingi Menteri Luar Negeri Ernest Bevin. Truman menggantikan Roosevelt, yang meninggal tanggal 12 April 1945. Tanggal 26 Juli, dikeluarkan pernyataan yang ditujukan kepada Jepang, agar segera menyerah tanpa syarat. Pernyataan ini kemudian dikenal sebagai Deklarasi Potsdam, yang berbunyi antara lain:

“Kami memerintahkan kepada Pemerintah Jepang untuk mengumumkan penyerahan tidak bersyarat kepada semua angkatan perangnya dan menjalankan perintah-perintah, patuh dalam segala tindakan. Penolakan terhadap perintah ini berarti mengakibatkan kehancuran total buat Jepang.”

Pada saat yang bersamaan dengan persiapan kemerdekaan Indonesia, di medan perang situasi bagi Jepang semakin gawat. Kehancurannya sudah di depan mata. Uni Sovyet sudah memulai persiapan untuk menyerang Jepang bagian utara, tinggal menunggu pernyataan perang secara resmi dari Uni Sovyet terhadap Jepang. Pesawat-pesawat pembom Sekutu sudah dapat mencapai Jepang bagian selatan. Di seluruh front di Asia Tenggara, tentara Jepang mengalami kekalahan.

Tanggal 6 Agustus 1945, pesawat pembom B-29 yang diperlengkapi secara khusus, berangkat dari Pulau Tinian di Kepulauan Mariana membawa bom atom yang diberi nama Fat Boy. Bom atom tersebut dijatuhkan di atas kota Hiroshima, di ujung selatan pulau Honshu, Jepang selatan. Ledakan serta panas yang ditimbulkan bom atom tersebut membakar serta memusnahkan segala sesuatu dalam areal sekitar 4,4 mil persegi dan menewaskan sekitar 70.000 – 80.000 jiwa, serta melukai sekitar 70.000 orang.

Bagi Jepang tidak ada pilihan lain, selain mempercepat proses kemerdekaan bangsa Indonesia. Hari-hari yang dramatis bagi perkembangan menuju kemerdekaan Republik Indonesia telah dimulai. Tokyo menyusun skenario baru untuk proses kemerdekaan Indonesia. Tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI resmi dibubarkan dan diganti dengan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).

Jenderal Moichiro Yamamoto, Gunseikan (Kepala Pemerintahan Militer) di Jawa, dalam sambutannya menyampaikan antara lain:

“Panitia ini akan diadakan di Jawa dan gunanya adalah untuk menyempurnakan usaha persiapan kemerdekaan di Indonesia seluruhnya, sehingga jika segala persiapan di Jawa itu selesai, hal itu berarti seluruh daerah Indonesia menjadi negara baru.”

Dengan demikian, keanggotaan PPKI termasuk juga wakil-wakil dari luar pulau Jawa, yaitu tiga orang dari Sumatera, dua orang dari Sulawesi, satu orang dari Maluku dan satu orang dari Indonesia timur (Sunda Kecil). Ir. Sukarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI, dengan para anggotanya adalah: Drs. M. Hatta, dr. K.R.T Rajiman Wedyodiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, B.P.H. Purboyo, Mr. I.G.K. Puja, Dr. G.S.S.J. Ratu Langie, Teuku M. Hassan, Abdul Kadir, Andi Pangeran, dr. M. Amir, Otto Iskandar Dinata, R. Panji Suroso, Dr. Supomo, B.P.K.A. Suryohamijoyo, Ki Bagus Hadikusumo, Mr. Abdul Abbas, A.A. Hamidan, Mr. J. Latuharhary, K.H. Wahid Hasyim dan dari etnis Cina Drs. Yap Cuan Bing.

Namun sesuai dengan instruksi dari Tokyo tanggal 2 Agustus 1945, selama perang masih berlangsung, PPKI di bawah pengawasan Panitia Pembimbing Penghubung untuk Persiapan Kemerdekaan, yang terdiri dari Jenderal Nagano, Mayor Jenderal Fumie Shimura, Laksamana Muda Tadashi Maeda, Jenderal Nishimura, Mayor Jenderal Hamada (pengganti Shimura sebagai Gunseikan di Sumatera), dan Kapten Yanagihara, Kepala Seimura (Bagian Politik) Departemen Urusan Umum.

Tanggal 8 Agustus, Menteri Luar Negeri Rusia, Molotov memberitahu Sato, Duta Besar Jepang di Moskow, bahwa pada tengah malam, Rusia akan mengumumkan perang kepada Jepang.

Tanggal 9 Agustus 1945, tiga orang pimpinan PPKI -Ir. Sukarno, Drs. M. Hatta dan dr. Rajiman Wedyodiningrat (juga didampingi dr. Suharto, dokter pribadi Sukarno)- diundang ke Saigon (sekarang: Ho Chi Minh City), Viet Nam, untuk menemui Panglima Tertinggi Tentara Jepang untuk Asia Tenggara, Marsekal Hisaichi Terauchi.

Tanggal 9 Agustus, bertepatan dengan hari keberangkatan tiga pemimpin Indonesia untuk bertemu dengan Panglima Tertinggi Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Viet Nam, pesawat pembom AS menjatuhkan bom atom kedua atas kota Nagasaki, kelihatannya sebagai reaksi terhadap pengumuman perang oleh Rusia kepada Jepang. Nampaknya, Amerika Serikat tidak ingin berbagi kekuasaan dengan Uni Sovyet atas Jepang. Bom atom kedua di Nagasaki telah menewaskan antara 35.000 sampai 40.000 orang serta melukai sejumlah besar penduduk. Amerika Serikat mengancam Pemerintah Jepang, bom atom ketiga akan dijatuhkan di atas Ibukota Jepang, Tokyo.

Tanggal 10 Agustus, setelah melakukan perundingan dengan pihak Sekutu, Pemerintah Jepang mengeluarkan pernyataan menyetujui persyaratan penyerahan sesuai dengan Deklarasi Potsdam tanggal 26 Juli 1945. Jepang hanya meminta, agar posisi Kaisar Jepang sebagai penguasa di Jepang tidak diganggu. Pihak Sekutu dapat menyetujui permintaan Jepang tersebut.

Tanggal 11 Agustus, ketiga pemimpin Indonesia diterima Marsekal Terauchi di Villa-nya di Dalat, Vietnam. Atas nama pemerintah Jepang, selain mensahkan Sukarno dan Hatta sebagai Ketua dan Wakil Ketua PPKI, Marsekal Terauchi menyampaikan keputusan pemerintah Jepang untuk memberikan kemerdekaan kepada Indonesia, dan wilayah kedaulatan Indonesia: Seluruh wilayah bekas Hindia Belanda. Terauchi bahkan menyetujui, sidang pertama PPKI dilaksanakan tanggal 18 Agustus 1945.

Tanggal 13 Agustus rombongan Sukarno-Hatta-Wediodiningrat meninggalkan Saigon dan singgah di Singapura, bertemu dengan anggota PPKI yang mewakili Sumatera, Teuku Mohammad Hassan, Dr. Amir dan Mr. Abbas, dan kemudian bersama-sama ke Jakarta.Tanggal 14 Agustus, ketiga pemimpin Indonesia tiba kembali di Indonesia dari Saigon, dan di bandar udara di Jakarta sejumlah tokoh serta masyarakat telah menunggu, bahkan pimpinan tinggi militer Jepang, Jenderal Nagano dan Laksamana Muda Tadashi Maeda ikut menjemput di bandara.

Selain itu, juga hadir di bandar udara beberapa pemuda, yaitu Chaerul Saleh, Sudiro, Sayuti Melik dan isterinya S.K. Trimurti, Asmara Hadi dan adiknya, A.M. Hanafi. Mereka termasuk kelompok pemuda yang disebut “Pemuda Revolusioner”, yakni kelompok yang tidak bersedia kompromi dengan Jepang mengenai proklamasi kemerdekaan dan menginginkan, bahwa pernyataan kemerdekaan Republik Indonesia sesegera mungkin diumumkan. Mereka ingin segera mengetahui hasil pembicaraan antara pemimpin Indonesia dengan Marsekal Terauchi.

Setelah turun dari pesawat, Sukarno hanya memberikan pidato singkat. Ahmad Subarjo yang juga hadir di bandara, menuliskan pidato Sukarno antara lain:

“Jika beberapa waktu yang lalu saya menyatakan bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman jagung berbuah, sekarang saya menyatakan kepada kamu bahwa Indonesia akan merdeka sebelum tanaman tersebut berbunga.”

Namun, menurut Hanafi, sempat terjadi sedikit perdebatan antara Sukarno dan Chaerul Saleh, yang menghampiri Sukarno dimana Sukarno mengatakan:

“Sekarang Indonesia sudah akan merdeka seperti halnya jagung, bukan lagi akan berbunga, tapi segera akan berbuah, karena itu kita harus bersiap.”

Chaerul Saleh menjawab: “Tapi kami tidak mau kemerdekaan hadiah. Kami tak mau janji-janji Jepang itu”, Oleh karena itu kami mendesak: “Proklamasikan kemerdekaan kita sekarang juga! Jepang sudah kalah, Jepang sudah dibom! Jederal Terauchi tentu tidak akan mengatakan kejadian demikian kepada Bung Karno.”

Mendengar kata-kata Chaerul Saleh ini, Bung Karno jadi terhenyak, lalu mengatakan: “Kita tidak bisa membicarakan soal-soal begini di sini”, ujarnya. Saya lihat mata Bung Karno membelalak, tidak senang rupanya didesak begitu. “Kita tidak bisa bicara soal itu di sini, lihat itu, Kempetai mengawasi kita. Bubarlah! Nanti kita bicara lagi”, kata Bung Karno lalu masuk ke mobil di mana Bung Hatta sudah duduk.

Demikian penuturan Hanafi. Pertemuan kelompok pemuda revolusioner di Kemayoran itu adalah asal mula pemikiran untuk membawa Sukarno-Hatta ke Rengasdengklok.

Subarjo menuliskan, setelah kembali dari Saigon, Hatta memberitahu kepadanya, bahwa sesungguhnya Marsekal Terauchi menyerahkan kepada pihak Indonesia untuk mengambil keputusan. Hatta berkata:

“Tuan-tuan, adalah tergantung keputusan tuan-tuanlah sekarang, kapan Indonesia akan merdeka.”

Tanggal 14 Agustus, malam hari, tiba di Jakarta seorang yang mengaku bernama Husin dan menyatakan sebagai utusan pekerja di Bajah (Banten Selatan). Husin datang ke rumah Sukarni di jalan Fort de Kock, dan meminta menginap di sana. Ternyata “Husin” tersebut adalah Tan Malaka, yang oleh para pendukungnya dianggap sebagai bapak Republik Indonesia.[85] Menurut Kusuma Sumantri, Tan Malaka yang mendorong kelompok pemuda revolusioner ke arah persatuan yang harus dilakukan terlebih dahulu. Juga adalah Tan Malaka yang mempunyai pandangan, bahwa rakyat Indonesia harus merebut sendiri kemerdekaannya dan tidak menunggu-nunggu sampai bangsa lain memberikan “Kemerdekaan Hadiah” kepadanya.

Tanggal 14 Agustus, tecapai kesepakatan antara pihak Sekutu dengan Pemerintah Jepang mengenai tata cara penyerahan Jepang, dan Kaisar Jepang, Hirohito, mengeluarkan perintah agar tentara Jepang segera menghentikan pertempuran secara sepihak, Jepang menyerah tanpa syarat.

Namun Sekutu, terutama Amerika Serikat, tidak langsung menerima penyerahan Jepang dan hingga akhir Agustus 1945, pesawat-pesawat pembom Amerika Serikat masih terus membom kota-kota serta pusat-pusat industri di Jepang, dengan tujuan menghancurkan potensi industri Jepang, agar supaya tidak dapat lagi membangun kekuatan militer. Di 66 kota yang dibom, rata-rata sekitar 40% bangunan dihancurkan, dan sekitar 30% penduduk kota di Jepang kehilangan tempat tinggal serta harta benda.

Tanggal 1 September 1945 Kaisar Jepang Hirohito memberikan mandat kepada Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu dan Jenderal Yoshijiro Umezu, Chief of the General Staff of the Imperial Japanese Army, untuk mewakili Jepang dalam penyerahan kepada Sekutu. Kapitulasi Jepang secara resmi ditandatangani tanggal 2 September 1945, pukul 09.04, di atas kapal perang AS Missouri, di teluk Tokyo. Pemerintah Jepang diwakili oleh Menteri Luar Negeri Mamoru Shigemitsu, dan pihak tentara Jepang diwakili oleh Jenderal Yoshijiro Umezu.

Dari pihak Sekutu, Jenderal Douglas MacArthur sebagai Supreme Commander for the Allied Powers mewakili tentara Sekutu; Admiral C.W. Nimitz, mewakili Pemerintah Amerika Serikat; Hsu Yung Chiang, mewakili Republik China; Bruce Fraser, mewakili Inggris; Kuzma Derevyanko, mewakili Uni Sovyet; Thomas Blamey, mewakili Australia; L. Moore Cosgrave, mewakili Canada; Jaques Le Clerc mewakili Pemerintah Sementara Prancis; Admiral C.E.L. Helfrich, mewakili Belanda dan Leonard M. Isitt, mewakili Selandia Baru.

Serah terima dari tentara Jepang di Asia Tenggara dilakukan di Singapura, pada tanggal 12 September 1945, pukul 03.41 GMT. Admiral Lord Louis Mountbatten, Supreme Commander South East Asia Command, mewakili Sekutu; sedangkan Jepang diwakili oleh Letnan Jenderal Seishiro Itagaki, yang mewakili Marsekal Hisaichi Terauchi, Panglima Tertinggi Balatentara Kekaisaran Jepang Wilayah Selatan.

Ada tiga hal yang dapat dipetik sebagai hikmah zaman penjajahan Jepang, yaitu

1. Zaman pendudukan Jepang dinilai sebagai zaman penderitaan lahiriah dan bathiniah, karena tentara Jepang menggunakan kekerasan yang sangat menyengsarakan rakyat; namun justru tindakan tentara Jepang tersebut telah menumbuhkan rasa senasib-sepenanggungan dan semangat untuk merdeka, yang tak dapat dibendung lagi.
2. Mempercepat proses pematangan dan pemantapan berpolitik bagi para pemimpin perjuangan kemerdekaan Indonesia.
3. Walaupun sebenarnya untuk tujuan perang dan kekuasaan mereka, pembentukan Peta, Heiho dan Gyugun, serta pendidikan militer maupun semi-militer bagi Seinendan, keibodan, dll. dalam jumlah besar, memungkinkan -dalam waktu singkat- dibentuknya berbagai satuan pasukan, yang menjadi cikal bakal Tentara Nasional Indonesia, setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, sehingga ketika Belanda –dibantu oleh Inggris dan Australia- ingin berkuasa kembali di wilayah bekas Hindia Belanda, mendapat perlawanan bersenjata yang sangat sengit, dan sejarah mencatat, sampai ditandatanganinya Konferensi Meja Bundar di Den Haag bulan November 1949, tentara Belanda tidak dapat mengalahkan Tentara Nasional Indonesia.

Apa yang telah dilakukan Jepang selama tiga setengah tahun menguasai Indonesia tidak lebih kalah kejamnya dibandingkan kekejaman yang dilakukan Belanda selama masa penjajahannya di Indonesia (Hindia Belanda).

Banyak penderitaan yang harus dialami rakyat Indonesia ketika berada dalam kekuasaan Jepang, seperti kerja paksa (Romusha) yang tidak manusiawi, pemerkosaan dan pelecahan martabat wanita Indonesia yaitu memaksa gadis-gadis Indonesia untuk jadi wanita penghibur (jugun yanfu) untuk memuaskan nafsu tentara Jepang yang melebihi binatang, serta pembantaian ribuan kaum intelektual serta tokoh masyarakat yang dianggap menentang, khususnya di Kecamatan Mandor, Kalimantan barat yang belum juga diungkap dan dituntaskan hingga kini.